Makalah Sistem politik dan rezim ekonomi politik

selamat malm teman, pada malam yang indah ini saya akan membagikan materi kuliah yang saya tempuh pada semester enam , semoga bermanfaat, bila ada kekurangan minta sarannya ya ok.lansung saja ini dia...

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis.

Maka dari itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus bangga Negara kita menganut sistem politik demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu mari kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan cara apapun, bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan bentuk anarkis. Dan dalam membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah sosiologi dan politik.

B.      Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian Rezim atau Sistem Politik?

2.      Apa saja peran Ekonomi Politik dalam Kehidupan Ekonomi ?

3.      Apa pengertian Sistem Ekonomi Politik ?

4.      Bagaimana Paradigma Dan Sistem Ekonomi Politik ?

5.      Bagaimana peran Ekonomi Politik Dalam Proses Pembangunan?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui pengertian Rezim atau Sistem Politik ?

2.      Untuk mengetahui apa saja peran Rezim Ekonomi Politik dalam Kehidupan Ekonomi?

3.      Untuk mengetahui pengertian Sistem Ekonomi Politik ?

4.      Untuk mengetahui Bagaimana Paradigma Dan Sistem Ekonomi Politik?

5.      Untuk mengatahui Peran Ekonomi Politik Dalam Proses Pembangunan?

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Rezim atau Sistem Politik

Rezim berasal dari kata regime yang berarti a form or system of government, a government power. Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan rezim sesungguhnya sama dengan pengertian sistem. Maka apa yang dimaksud dengan sistem politik sama artinya dengan rezim politik dan rezim ekonomi politik. Melalui pendekatan sosiologi politik, Maurice Duverger memberikan pengertian rezim politik sebagai lembaga politik yang secara hiostoris memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain, mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri dimana kehidupan politik itu terjadi. 

Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari kerangka sosial yang secara keseluruhan  teridiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geografis dan demografis. Dengan demikian, rezim politik adalah sistem politik yang berlaku di suatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya yang ada di negara tersebut.

Studi sosiologi politik dari Maurice Duverger, mencoba mengklasifikasikan rezim politik menjadi;

a.       Klasifikasi purba, yang terdiri dari monarkhi, oligarki dan demokrasi. Terkait dengan hal ini, Aristoteles membedakannya berdasarkan korup atau tidaknya suatu pemerintahan. Rezim politik berbentuk tirani, oligharki dan demokrasi, sedangkan bentuk pemerintahan murninya adalah monarkhi, aristokrasi dan timokrasi (demokrasi dengan pemilihan yang terbatas).

b.      Klasifikasi hukum pada masa sekarang. Ahli hukum percaya pada praktik Trias politica Montesquieu. Klasifikasi rezim politik dibuat berdasarkan hubungan internal antara kekuasaan  dan elemen yang berbeda yang membentuk negara. Terdiri dari tiga jenis rezim, yaitu; a) rezim dengan pemerintahan perwakilan, b) rezim dengan pemusatan kekuasaan dan c) rezim parlementer, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem parlemnter dan sistem presidensial.

c.       Klasifikasi Sosiologi Modern. Terdiri dari dua jenis utama yaitu a) rezim pluralitas atau demokratis dimana mengizinkan tuntutan politik secara terbuka dan bebas melalui partai-partai politik secara terbuka dan bebas, dan b) rezim unitarian atau otokratis lebih menyaratkan bahwa konflik dan tuntutan politik secara resmi tidak diperkenankan.

2.      Rezim Ekonomi Politik dalam Kehidupan Ekonomi

Rezim ekonomi politik menurut Maurice Deverger dapat dilihat dari dua pandangan : pertama; pandangan kaum marxis yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Kepemilikan faktor produksi dikuasai oleh satu kelompok masyarakat yang disebut kaum kapitalis atau bourjuis dan kelompok yang tidak memiliki faktor produksi dan hanya menjadi bagian dari faktor produksi tersebut yaitu kaum buruh atau proletar. 

Kedua, paham liberal, yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik dalam hubungannya dengan ekonomi. Dengan kata lain, intervensi politik terhadap kehidupan ekonomi sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Pembedaan ini selanjutnya dapat dilihat dari sistem perekonomian yang terdapat disuatu negara.

Sistem Perekonomian dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan swasta) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran.

Adapun bentuk umum dari sistem perekonomian adalah :

a.       Sistem pasar bebas (Free Enterprise Economy) atau perekonomian pasar dengan prinsip Lassez Faire. Cirinya 1) pemerintah tidak campur tangan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan 2) masyarakat bebas menentukan alokasi sumberdaya, jenis pekerjaan, usaha dan jenis barang.

b.      Sistem ekonomi Campuran (Mixed economy) dengan pengendalian dan control oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegaitan ekonomi. Campur tangan berupa: penetapan peraturan, sebagai pelaku ekonomi dan pelaksana kebijakan pemerintah.

c.       Sistem Ekonomi Perencanaan (Central Planed) dimana pemerintah menentukan sepenuhnya corak kegiatan ekonomi yang akan diberlakukan.

3.      Sistem Ekonomi Politik

Ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata: Oikonomike dan Polis yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi,  keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial. Martin Staniland mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik.

Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan prose yang lain yang bersifat deterministik, atau hubungan yang bersifat imbal balik (resiprositas atau suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus. Robert Dahl dan Charles Lindblom dalam bukunya Politics, Economics dan Walfare tahun 1953 memuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yaitu :

1)      Ada perbedaaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik terutama berkaitan dengan interakasi ekonomi politik di zaman modern.

2)      Ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengan dinamika  hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu.

3)      Ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan.

4)      Ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dari ilmu sosial lain.

5)      Ekonomi politik digunakan pula untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian.

Ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional.

Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan 1) menciptakan suatu sumber pendapatan masyarakat dan 2) menyediakan daya bagi negara agar mampu  menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Sementara itu, Gregory dan Stuart mencoba menjelaskan keterlibatan negara dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan empat aspek.

Mereka membuat suatu kerangka analisis yang membedakan sistem ekonomi politik atas empat aspek dan masing-masing aspek mengandung dua sisi.

Keempat aspek itu adalah sebagai berikut :

1)      organisasi pembuatan keputusan yang mengandung dua sisi yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

2)      penyediaan informasi dan koordinasi yang mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah.

3)      hak kepemilikan yang mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang memuat unsur pemilikan pribadi dan umum.

4)      sistem insentif apakah bersifat moral atau material

Berdasarkan kategori ini maka didapatkan kategori sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Gastil mengkategorikan sistem ekonomi poltik sebagai berikut:

1)      Sistem kapitalisme dengan cicri kebebasan ekonomi seluas-luasnnya, membatasi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

2)      Etatisme kapitalis, dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.

3)      Kapitalisme campuran, dengan ciri dalam sistem ini pemerintah sangat aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi dan mengatur mekanisme pasar secara langsung, namun jumlah sumberdaya ekonomi tidak merampas porsi mayoritas perekonomian nasional.

4)      Sosialisme campuran, dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui, namun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian sehingga sistem ini sudah termasuk dalam sistem sosialis.

5)      Sistem sosialis, dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi, individu sangat dibatasi bahkan tertekan.

4.      Paradigma Dan Sistem Ekonomi Politik

Secara garis besar terdapat empat bentuk sistem ekonomi politik yang cukup dominan  yaitu Kapitalisme. Sosialisme, Komunisme dan sestem ekonomi campuran. Yang secara sederhana dapat dipetakan dalam persamaan sebagai berikut :

SEP = ∫ (Sdi),

dimana :

SEP = sistem ekonomi politik,

SDi  = sifat dasar pokok, 

SD₁ = sifat dasar kepemilikan,

SD₂ = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha,

SD₃ = insentif ekonomi,

SD₄ = mekanisme pembentukan harga,

SD₅ = kompetisi atau persaingan,

SD₆ = struktur organisasi

SD₇ = jenis insentif/dorongan

Dalam bentuk tabel,  semua sifat dasar tersebut dalam sistem ekonomi politik perkaitannya sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1.

 Tabel 4.1. Sifat dasar ekonomi politik dalam berbagai sistem perkonomian

No	Sifat Dasar	Kapitalisme	Sosialisme	Komunisme	Campuran
1	SD1 = sifat dasar kepemilikan	Individu	Industri dasar dimiliki negara, sisanya individu	Seluruhnya dimiliki negara	Individu dan negara
2	SD2 = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha	Individu Partnership Korporasi	Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya	Negara	Individu dan negara
3	SD3 = insentif ekonomi	Keuntungan sebagai motif utama	Motif ekonomi dan non ekonomi	Insentif terbatas	Ekonomi, sosial, politik , dll
4	SD4 = mekanisme pembentukan harga	Pasar (S&D)	Pemerintah, birokrasi	Negara	Birokrasi hukum pasar
5	SD5 = kompetisi atau persaingan	Eksis	Ada, bila negara mau	Tidak ada	Antara ada dan tidak
6	SD6 = struktur organisasi	Desentralistik	Semi sentralisasi	Sentralisasi penuh	Desentralisasi
7	SD7 = jenis insentif/ dorongan	Materialistik	Sosialistik	Untuk Ideologi	Gabungan

Sumber : Didik J. Rachbini, 1996

5.      Ekonomi Politik Dalam Proses Pembangunan

Pemikiran ekonomi politik dalam rangka pelaksanaan pembangunan disuatu negara paling tidak mengikuti  pendekatan : 1) Liberal  : Penekanan bekerjanya mekanisme pasar karena logika ekonomi  rasional dan 2)  Marxis: Penekanan pada telaah terhadap kekuatan kekuasaan yang banyak mempengaruhi hasil proses politik. Sementara itu, Martin Staniland  berpendapat proses pembangunan dapat mengikuti salah satu dari  kelompok berikut : 

1)      Ortodox liberalism  yang sangat mengagungkan individualisme, baik perilaku dan kepentingannya. Pandangan terhadap individu seperti ini bersifat sangat fundamental sehingga masyarakat hanya dipandang sebagai agregasi dari sintesa seluruh kepentingan individu masyarakatnya.

2)      Sosial Critique of Liberalism, yang menyerang pandangan sanagat liberal, karena dalam pandangan liberalisme, individu seolah-olah hidup dalam isolasi dan ruang kosong. Dalam pandangan ini sebesanrnya masyarakat juga sngat membentuk individu di dalammnya baik dari sifat, kepentingan dan perilakunya.

3)      Economism dan Politicism. Economism yang pandangannya lebih mirip pada liberalisme, yang melihat  bahwa proses politik merupakan hasil dari proses non politik. Jika kelompok liberal memandang proses poliitik sebagai hasil dari sintesa proses interaksi individu maka economism melihat proses politik merupakan muara dari kekuatan yang ada (sosial forces). Politicism melihat bahwa struktur politik lebih menjadi penentu yang membangun kepentingan-kepentingan tertentu dan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi tertentu.

 BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Rezim politik adalah sebagai lembaga politik yang secara hiostoris memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain, mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri dimana kehidupan politik itu terjadi. 

Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari kerangka sosial yang secara keseluruhan  teridiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geografis dan demografis. Dengan demikian, rezim politik adalah sistem politik yang berlaku di suatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya yang ada di negara tersebut.

Secara garis besar terdapat empat bentuk sistem ekonomi politik yang cukup dominan  yaitu Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan sestem ekonomi campuran.

B.     Saran

Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan politik di Indonesia yang membuat negara semakin tidak nyaman adalah sebagai berikut:

1.      Pemerintah harus menjaga stabilitas politik agar tercipta suasana negara yang nyaman.

2.      Sistem politik harus di buat dan dilaksanakan sebaik-baik mungkin agar tercipta suasana yang nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Duverger, M. 1995. Sosiologi Politik. Rajawali. Jakarta.

Lane, J. E. dan Ersson, S.  1994. Ekonomi Politik Komparatif. alih bahasa Haris Munandar. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Rachbini, D.J. 1996. Ekonomi Poltik: Paradigma, Teori, Dan Perspektif Baru, CIDES-INDEF. Jakarta

Philipus, Ng dan Aini, N. 2004. Sosiologi dan Politik. RajaGrafindo Persada. Jakarta

https://parmadiseme.wordpress.com/2012/07/10/sistem-politik-dan-rezim-ekonomi-politik/